Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial

Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial


OVERVIEW

Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial – Perkembangan Industri 4.0 dan Teknologi Informasi menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi para stake holder ketenagakerjaan (Pemerintah, Dunia Usaha, Pekerja dan Masyarakat). Pemerintah sebagai regulator sudah memberlakukan peraturan perundangan dibidang ketengakerjaan yakni Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang–undang No. 13 Tahun 2003 dibahas mengenai PKWT, PP, dan PKB serta aspek ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Disamping itu, Pemerintah juga sudah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang memiliki dampak sangat besar dalam penanganan masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Indonesia.

Perjanjian kerja terbagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT sering menjadi persoalan dan selalu dikumandangkan setiap perayaan hari buruh dan demo-demo buruh yang terjadi.

Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial ini diselenggarakan selama 2 hari yang secara umum bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial ini akan merinci pokok-pokok hukum ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian, berawal dari sejak dimulai adanya hubungan kerja, kemudian selama berlangsungnya hubungan kerja, sampai pada saat/setelah berakhirnya hubungan kerja dengan rujukan utamanya adalah peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja (perusahaan maupun pekerja/buruh) serta hubungannya dengan SP/SB dan pemerintah dalam bentuk undang-undang Ketenagakerjaan serta ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan/Peraturan Menakertrans dan peraturan lainnya yang terkait.

Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial ini diharapkan mampu menjadi salah satu sarana bagi para pelaku bisnis, Serikat Pekerja, regulator, untuk memahami bagaimana ketentuan ketenagakerjaan yang normatif diatur. Pelatihan ini juga akan mengupas tentang aspek-aspek ketenagakerjaan, pengetahuan praktis akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan korelasinya dengan masalah ketenagakerjaan yang timbul. Dengan demikian, setiap permasalahan ketenagakerjaan yang ditemui akan mudah dimengerti dan dipahami sehingga dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.


OUTPUT PELATIHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUGAN INDUSTRIAL :

  1. Mampu memahami dasar hukum maupun peraturan perundangan lainnya dibidang ketenagakerjaan
  2. Mampu memahami peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan
  3. Dapat mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan.

MATERI PELATIHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUGAN INDUSTRIAL :

 

1. UU Omnibus Law Cipta Kerja

2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan

  • UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
  • UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial
  • Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI


3. Status Hubungan Kerja

  • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
  • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
  • Outsourcing (Alih Daya)


4. Peraturan Dalam Perusahaan

  • Perjanjian Kerja
  • Peraturan Perusahaan (PP)
  • Perjanjian Kerja Bersama (PKB)


5. Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat

  • Dasar hukum
  • Waktu kerja sehari dan seminggu
  • Waktu istirahat dan cuti
  • Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahat hamil/melahirkan
  • Sanksi jika terjadi pelanggaran


6. Upah Kerja Lembur

  • Dasar hukum, Pengertian dan ruang lingkup
  • Syarat kerja lembur
  • Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur
  • Dasar perhitungan upah lembur
  • Cara perhitungan upah lembur
  • Sanksi atas pelanggaran kerja lembur


7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

  • Dasar hukum, Pengertian dan ruang lingkup
  • PHK yang dilarang
  • Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja
  • Prosedur/mekanisme PHK
  • PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI
  • Skorsing
  • Kompensasi akibat PHK
  • Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK
  • Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib
  • PHK karena usia pensiun


8. Perselisihan Hubungan Industrial

  • Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase
  • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri & Pengadilan Kasasi


9. Studi Kasus Penyelesaian Perselisihan


PESERTA :

Owner Perusahaan, Direksi, HRD, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, LO Perusahaan dan masyarakat umum.


TRAINER : Hendy Rustam

Hendy Rustam berlatar pendidikan sarjana hukum bisnis dari Universitas Borobudur. Ia juga mendapatkan gelar magister di bidang manajemen sumber daya manusia dari universitas yang sama. Hendy memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam bidang sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang industri, mulai dari fashion, ritel, Oil & Gas, FMCG, pertambangan, hingga Media.

Sebagai trainer, Hendy pernah menangani berbagai perusahaan baik pemerintahan, swasta nasional, dan swasta asing. Ia memiliki sertifikasi Certified Industrial Relations Professional (CIRP) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Selain itu, ia juga aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi.

BENEFITS

Online Class

In Class

1. Soft Copy Materi
2. e-Certificate
3. Link Zoom Online
4. Training Record
5. Qualified Instructor
1. Training Module
2. Certificate
3. Workshop Kit
4. Training Photo
5. Training Room with Full AC Facilities
and multimedia
6. Once lunch and twice coffee break
7. Qualified Instructor
8. Tidak termasuk penginapan

Pendaftaran Training Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial

Klik Tombol “DAFTAR TRAINING” dibawah ini :

DAFTAR TRAINING

Sekilas LAMBERT Consulting & Training

LAMBERT Consulting & Training, adalah Lembaga organisasi yang lahir dari gagasan para pendirinya sebagai upaya sumbangsih pemikiran dalam turut serta menunjang usaha Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia. Sebagaimana disadari oleh para praktisi manajemen profesional dan pakar bidang Sumber daya Manusia (SDM), LAMBERT Consulting & Training berkeyakinan bahwa Sumber Daya Manusia adalah faktor terpenting dalam proses usaha pencapaian sasaran keberhasilan disegala bidang. (Selengkapnya KLIK DISINI)

 

Bantuan Layanan, hubungi kami :
Phone : 022-54415030
Mobile : 0811-2299-772

11 – 12 Agustus 2022
14 – 15 September 2022
13 – 14 Oktober 2022
10 – 11 November 2022
14 – 15 Desember 2022

Zoom Meeting

Rp. 2.750.000,- / Peserta
Rp. 2.500.000,- (Group, minimal 3 peserta)

24 – 25 Agustus 2022
22 – 23 September 2022
24 – 25 Oktober 2022
21 – 22 November 2022
22 – 23 Desember 2022

Venue (Jakarta) :
Harris Hotel Tebet, Fave Hotel Gatot Subroto, Kuretakeso Hotel Kemang, Blue Sky Slipi, Dreamtel Hotel Menteng, Puri Denpasar Hotel Kuningan.

Venue (Bandung) :
Aston Tropicana, Golden Flower Hotel, Gino Ferucci, Aston Pasteur, Grand Tjokro, Banana Inn

Rp. 4.000.000,- / Peserta
Rp. 3.750.000,- (Group, minimal 3 Peserta)

CATEGORIES